Studi Kasus Sudan, Ungkap Penguasa Sebenarnya di Negeri Islam
Aktivis Hizbut Tahrir Yaqub Ibrahim menegaskan kedutaan besar Barat dan utusan internasional adalah penguasa yang sebenarnya di negeri-negeri Islam.
“Legislatif dan parlemen mereka tidak lain hanyalah pusat-pusat pemasaran alokasi konstitusional, melegitimasi kejahatan dan persekongkolan,” ungkapnya seperti diberitakan alraiah.net, Rabu (10/1).
Di Sudan, misalnya, ungkap Yakub, pada tanggal 17 Desember 2017, Kedutaan Besar Amerika meminta Pemerintah Sudan untuk mengubah atau mencabut Pasal 152 KUHP tentang mengenakan seragam—identitas kejahatan—untuk mematuhi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Sebagaimana pernyataan Kedutaan, hal itu melanggar keamanan, martabat dan kebebasan sipil warga negara.
Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan, juga ketika mengumpulkan para ulama senior, beberapa eksekutif, profesor dan sejumlah imam masjid di Aula al-Syahid, Universitas al-Quran al-Karim di Omdurman. Tujuannya untuk mengajar mereka cara-cara yang harus dilakukan guna memuaskan Amerika, dan sebuah peta jalan, agar Sudan menjadi mitra Amerika yang seutuhnya, dan untuk itu (Sudan harus mewujudkan perdamaian dalam wilayah perbatasannya), yakni menyelesaikan masalah yang tersisa (dengan negara tetangganya), yaitu menjaga Sudan Selatan “Amerika” dari keruntuhan dan kegagalan.
Dalam sebuah pertemuan dengan Koran Al-Syarq Al-Awsath, pada tanggal 26/1/2017, Presiden Sudan Bashir ditanya tentang sejauh mana Pemerintah menerapkan lima tuntutan Amerika untuk mengakhiri pemboikotan. Bashir berkata: “Kenyataannya bahwa ada lima pembicaraan untuk pencabutan sanksi, sementara Sudan memenuhi semua itu. Bahkan semua dunia dan negara-negara tetangga tahu hal itu, bahwa kita memiliki usaha yang sangat besar serta mencoba untuk membuat stabilitas Sudan Selatan.”
“Sullivan menyerukan agar Sudan bekerjasama secara andal dengan masyarakat internasional untuk memperbaiki keamanan. Ini artinya, bahwa Sudan harus mengerahkan semua kekuatan untuk memerangi Islam,” bebernya.
Menurut dia, ini menunjukkan Sudan bagian dari Negara Amerika. Dengan indikasi para penguasanya menyampaikan sejumlah arahan dan perintah, kadang dari Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, untuk mengubah batas-batas yang sah, menerapkan tuntutan, memutus hubungan dengan Korea Utara dan lainnya; kadang melalui sebuah pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika, yang menuntut amandemen pasal-pasal dalam undang-undang negara, dan di lain waktu dari pusat kajian strategis di Amerika; kadang dari Pusat Perdamaian Amerika, milik mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, yang merancang “Perdamaian Amerika 155” untuk Sudan. [M Bajuri/Joy]
