Masalah Kashmir dan Solusinya

Dalam beberapa hari pertama pada bulan Agustus, puluhan ribu pasukan tambahan India dikerahkan di Kashmir. Akibatnya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Turis-turis diminta pergi. Telepon dan layanan internet dihentikan. Para pemimpin politik setempat ditempatkan dalam tahanan rumah. Segera setelah itu, Presiden India mengeluarkan Dekrit Presiden yang menggantikan Pasal 370 Konstitusi India, yang memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir dalam mengelola urusan internalnya, kecuali urusan pertahanan, luar negeri dan komunikasi. Ini berarti Kashmir yang diduduki India sekarang merupakan bagian integral dari India.

Banyak aspek dan bagian yang bergeser dalam masalah Kashmir.

Apakah Sengketa Kashmir itu?

Persengketaan ini diawali pada pembagian wilayah Anak Benua India pada tahun 1947. Rencana pembagian wilayah oleh Inggris adalah untuk melihat provinsi dengan mayoritas umat Muslim menjadi negara Pakistan dan provinsi dengan mayoritas umat Hindu menjadi India. Kashmir unik karena mayoritas warganya adalah Muslim, namun diperintah oleh penguasa Hindu, Hari Singh. Singh akhirnya bergabung dengan India dengan imbalan mendapat perlindungan militer dari Pakistan. Apa yang dimulai sebagai konflik proksi ini segera berubah menjadi perang yang pertama dari tiga perang antara India dan Pakistan di wilayah tersebut. Gubernur pada waktu itu, Jenderal Lord Mountbatten, menyatakan bahwa mengingat India dan Pakistan saling mengklaim dalam masalah Kashmir, maka hal ini harus dipastikan dengan dikonfirmasi oleh “referendum, pemungutan suara dan pemilu”. Solusi dari plebisit di kedua negara, termasuk pihak India dan Pakistan, diuraikan dalam resolusi PBB tanggal 13 Agustus 1948, 5 Januari 1951 dan 24 Januari 1957. Resolusi tersebut mengharuskan Pakistan dan India menarik kehadiran militer mereka agar pemungutan suara itu berlangsung. Implementasi resolusi PBB itu telah lama menjadi posisi Pakistan di Kashmir. Mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim sehingga hasilnya bisa diprediksi. India mempertahankan pendudukan militernya dan telah menghindari gagasan pemungutan suara melalui satu atau beberapa alasan lain selama lima dekade terakhir.

Apa yang Ingin Diperoleh India?

India di bawah Nehru menolak resolusi PBB dan rencana pemungutan suara serta menolak untuk menarik pasukannya. Sejak itu Pemerintah India berturut-turut secara konsisten menjauhkan diri dari komitmen yang kuat untuk mengadakan pemungutan suara di wilayah tersebut. Pemerintah India berturut-turut telah menggunakan metode dan taktik brutal untuk mempertahankan cengkeraman mereka atas wilayah Kashmir yang diduduki. Karena geografi wilayah yang diklaim India, India mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada yang dikeluarkan Pakistan untuk melanjutkan konflik ini. Untuk mempertahankan pasukan India yang ditempatkan di wilayah Gletser Siachen, mereka diterbangkan dan dipasok melalui udara. Karena alasan-alasan ini, India secara historis mengambil pendekatan tanpa basa-basi untuk berurusan dengan upaya masyarakat adat untuk merusak tuntutan India. India ingin mengambil kendali penuh atas sisi India yang dikelola Kashmir dan bersedia, dalam prosesnya, melakukan genosida terhadap penduduk dengan mayoritas Muslim. Pengambilalihan ini berarti perusahaan-perusahaan India dan penduduk Hindu India akan dibolehkan untuk menetap dan mengambil tanah di Kashmir, mirip dengan yang dilakukan kaum Zionis di Palestina.

Bagaimana Posisi Amerika Terkait Kashmir?

Dari sejak awal konflik Kashmir, AS mendukung resolusi PBB tentang masalah Kashmir dan mendukung tuntutan Pakistan untuk pemungutan suara (plebisit) di wilayah tersebut. Namun, AS berada di tengah-tengah Perang Dingin dan itu adalah prioritasnya. Pada tahun 1990-an masalah Kashmir dibahas pada banyak kesempatan oleh pemerintahan Clinton, yang mencerminkan dukungan AS bagi Pakistan. Pada tahun 1994, Asisten Menteri Luar Negeri AS Robin Raphael mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengkritik India atas akibat-akibat yang ditimbulkan di Kashmir yang mengakibatkan hiruk-pikuk kekacauan di lingkaran politik India. Namun, liberalisasi ekonomi India pada pertengahan tahun 1990-an memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk memasuki pasar India dan menandakan penerimaan India terhadap pasar dunia global dan perubahan kebijakan AS. AS melihat pembukaan ekonomi India ini bermanfaat bagi bisnis AS. Lobi pro-bisnis di Amerika dan komunitas perdagangan memberikan tekanan pada Washington untuk mengubah kebijakannya terhadap India. Pada titik inilah AS mulai mengubah kebijakan, dengan meninggalkan Pakistan, dan mengubah posisinya di Kashmir.

Serangan 11 September di Amerika dan Perang Melawan Teror selanjutnya membuat AS terlibat aktif dalam perselisihan Kashmir. Ketertarikan yang baru ditemukan di wilayah ini bertepatan dengan kebijakan AS untuk membentuk dan mengembangkan aliansi yang kuat dengan India, yang meningkat dan mulai membuahkan hasil sejak BJP berkuasa. Untuk meningkatkan hubungan dengan India dan memfasilitasi transisi India menuju benteng regional, AS mengubah kebijakannya terhadap Kashmir dengan memenuhi tuntutan India untuk menolak resolusi PBB dan meningkatkan tekanan kepada Pakistan untuk memberikan solusi bilateral atas Kashmir.

Jadi apa yang ingin diperoleh Amerika? Pada akhir tahun 2000-an, Cina menjadi kekuatan yang jelas meningkat. India bagi AS akan menjadi benteng regionalnya di Asia Selatan dalam strategi pertahanan Amerika terhadap Cina. AS memandang India sebagai penyeimbang dalam menahan Cina. Masalahnya, militer India sepenuhnya terfokus untuk mempertahankan pendudukannya atas wilayah Kashmir dan tidak dalam posisi untuk berurusan dengan Cina. Dengan demikian, penyelesaian Kashmir bagi AS merupakan prioritas untuk membebaskan India dari berurusan dengan strategi Amerika untuk menahan Cina. Amerika ingin memperkuat India sebagai kekuatan yang bisa diperhitungkan di kawasan itu sehingga dapat bertahan melawan Cina di wilayah itu.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 5 Agustus 2019 bahwa Amerika Serikat “mengikuti” situasi di Kashmir, meskipun dia mencatat bahwa pemerintah India menggambarkan tindakan ini sebagai “masalah dalam negeri semata.” Ini berarti bahwa AS mendukung langkah India, yang sejalan dengan pandangannya sejak tahun 1990-an

Apakah Kashmir yang Diduduki India Menjadi Bagian dari India?

Itu berarti bahwa Kashmir akan menjadi Palestina di Asia. Kaum Hindu akan dapat membeli properti dan membangun pemukiman serta secara paksa mengubah dinamika wilayah itu. BJP dan para pendukung ultra-Hindu ingin sepenuhnya mencaplok Kashmir dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kaum Zionis terhadap Palestina.

Kaum Muslim Kashmir akan kehilangan tanah, harta benda dan yang lebih penting lagi kehidupan mereka. Pasalnya, Pemerintah Hindu India telah menunjukkan kebencian dan ingin membantai kaum Muslim. India akan mendapatkan lebih banyak wilayah dan keunggulan di wilayah Kashmir. Sebaliknya, Pakistan akan terlihat seperti para pengecut yang hanya berdiri dan melakukan tindakan diplomatic, namun tidak berhasil. Amerika akan mencapai tujuannya dengan melemahkan Pakistan di wilayah tersebut dan akan memberi India keunggulan atas Pakistan.

Haruskah Kashmir Menjadi Negara Merdeka?

Masalah Kashmir bukan masalah nasionalistik, melainkan masalah Islam karena tanah Muslim yang diduduki oleh negara berperang yang didorong dan didukung oleh AS. Pendudukan tanah Muslim tidak bisa dinegosiasikan jika dilihat dari perspektif Islam. Bagi mereka yang mungkin percaya sebuah negara untuk rakyat Kashmir adalah seperti solusi maka mereka harus melihat Pakistan, Yordania, Kosovo, Irak dan Suriah. Mereka massa menderita dalam kemiskinan dan diktator brutal yang menindas rakyat. Negara-negara itu diciptakan oleh para penjajah yang pergi atau lewat perjuangan internasional antara kekuatan-kekuatan dunia yang merupakan papan catur geopolitik yang digunakan dalam mengejar tujuan-tujuan strategis mereka. Kashmir adalah wilayah strategis dan memiliki kekayaan mineral yang menjadi perhatian India. India akan menggunakan semua hal untuk mengendalikannya. Akan sangat naif melihat negara Kashmir sebagai negara merdeka.

Mengapa Pakistan Tidak Membebaskan Kashmir?

Hanya ada satu alasan mengapa hal ini tidak terjadi dan itu karena para penguasa Pakistan tidak melakukannya. Para penguasa Pakistan menggunakan isu Kashmir untuk tujuan Pemilu dan untuk mendapatkan dukungan publik, namun tidak pernah bermaksud melakukannya dalam praktik. Mereka meninggalkan Kashmir untuk menyenangkan tuan mereka di Washington yang memiliki tujuan strategis mereka sendiri, yang bukan memperkuat Pakistan dan membebaskan Kashmir.

Masalah pembebasan Kashmir tidak bergantung pada ketidakmampuan pasukan bersenjata. Itu adalah kebenaran yang diketahui pada sejumlah kesempatan ketika tentara Pakistan telah masuk ke India yang diduduki Kashmir. Kepemimpinan politik dan militer Pakistan yang tak berdaya inilah yang telah melemahkan pasukannya di wilayah pendudukan dan malah melakukan operasi kontra-terorisme di wilayah kesukuan. Masalahnya bukan karena ketidakmampuan. Media politik yang kalah dan tunduk di Pakistan dan afiliasinya ke Barat telah dan akan terus memfasilitasi solusi AS dan India.

Jika dilihat dari kacamata nasionalis maka banyak pilihan yang mungkin tidak tersedia, tetapi ketika rakyat Kashmir dipandang sebagai umat Islam dan Pakistan memenuhi takdirnya dan menjadi Khilafah maka hal itu akan menghapus perbatasan negara bangsa dan bekerja untuk menyatukan negara-negara Muslim untuk bertindak menjadi satu melawan agresi negara India.

Khilafah akan menyerukan umat Islam Bangladesh untuk memblokir akses India ke tujuh negara kembarnya yang penting bagi perekonomian India. Khilafah akan mengambil wilayah Siliguri di bawah Nepal untuk mencekik India. Khilafah akan menghentikan sumberdaya alam yang datang atau yang direncanakan akan datang di India dari Afganistan dan Iran melalui Pakistan. Khilafah akan mengusir pengaruh AS yang merugikan di wilayah tersebut.