Hukum Pembuktian Terbalik

Soal:

Terkait dengan fenomena meningkatnya kekayaan para pejabat selama Pandemi, yang mengalami peningkatan lebih dari 70 persen, bagaimana pandangan Islam terkait dengan pembuktian terbalik? Apakah boleh dilakukan pembuktian terbalik untuk membuktikan kekayaan mereka?

Jawab:

Sebelum membahas fenomena tersebut, ada beberapa hal yang harus dipahami: Pertama, status pejabat negara, dalam hal ini, yang termasuk dalam ketegori hukkam (penguasa), seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubenur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan sejenisnya. Dalam pandangan Islam, status mereka bukan Ajîr [buruh]. Pasalnya, mereka statusnya tidak melakukan akad ijârah [kontrak kerja] dengan rakyat. Karena itu, mereka tidak mendapatkan ujrah [upah atau gaji], tetapi ta’wîdh [kompensasi].

Kedua, status wakil rakyat. Mereka hukum asalnya bukan hukkâm, tetapi wakil, yang mewakili aspirasi rakyat. Mereka boleh digaji dengan akad wakâlah bi al-ujrah [akad mewakili dengan upah]. Meski, upahnya dalam hal ini tidak meliputi seluruh pendapat yang mereka peroleh, sebagaimana dalam sistem saat ini.

Ketiga, status pegawai negara, di luar dua kategori di atas. Mereka statusnya adalah Ajîr [buruh/pegawai], yang melakukan akad ijârah dengan negara, yang mendapat ujrah [gaji atau upah] karena status mereka memberikan jasa yang dibenarkan oleh syariah.

Di luar kompensasi dan gaji yang mereka dapatkan, status pendapatan mereka itu bisa disebut ghulul [harta haram], baik yang bersumber dari suap [risywah] maupun hadiah yang lain. Status suap dan hadiah ini, sama-sama dinyatakan haram oleh Nabi saw.

Dalam riwayat lain:

Risywah didefinisikan oleh al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani:1

Suap hukumnya haram, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits riwayat al-Hakim di atas, baik dari Abu Hurairah maupun Tsauban. Selain suap, hadiah juga haram. Bedanya, hadiah diberikan kepada penguasa dan sejenisnya, oleh orang yang mempunyai kepentingan, bukan sebagai kompensasi untuk memenuhi kemaslahatan, tetapi karena yang diberi hadiah adalah orang yang mengurus kemaslahatan tersebut, baik langsung maupun tidak. Misalnya, diberikan kepada anak, istri atau saudaranya.

Ini sebagaimana kasus Ibn Lutbiyyah:

Ini status hadiah yang diharamkan. Hadiah yang diperoleh pejabat, baik diberikan langsung, maupun tidak, karena jabatannya. Hadiah dan suap ini berbeda dengan gaji. Karena gaji atau kompensasi itu diberikan sebagai kompensasi dari tugas atau pekerjaan yang memang tidak wajib dia laksanakan. Ketika dia mengerjakan, maka dia diberi gaji atau kompensasi.2

Tindakan Nabi saw. yang memeriksa pejabatnya ini kemudian diikuti oleh para Khalifah setelahnya. Karena itu pada zaman Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., beliau menerapkan kebijakan pembuktian terbalik, baik dengan cara mengirim mata-mata maupun atas laporan dari rakyatnya.

Dalam kitab Al-Amwal, karya Abu ‘Ubaid, disebutkan, ketika ‘Amru bin as-Sha’q melihat harta para pejabat itu bertambah, maka fenomena itu tidak bisa diterima, hingga disampaikan kepada ‘Umar bin al-Khaththab. Akhirnya, ‘Umar mengirim utusan untuk menemui mereka, di antara Sa’ad dan Abu Hurairah. ‘Umar membagi harta mereka menjadi separuh diserahkan kepada negara, separuh diserahkan kepada mereka.3

Bahkan sikap ‘Umar kepada Abu Hurairah ra. begitu keras:

Dalam kitab Al-Amwal disebutkan, harta Abu Hurairah itu bertambah, karena untanya beranak pinak, pendapatannya dan keuntungannya pun bertambah. Itu yang menjadi penyebabnya, bukan karena suap, hadiah, apalagi korupsi.4  Karena itu, dalam khazanah fikih kemudian dikenal kaidah, “Min Aina Laka Hadza [dari mana kamu mendapatkan ini]?” Kata-kata yang pertama kali dinyatakan oleh ‘Umar bin al-Khaththab.

Selain riwayat di atas, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu’ah Fiqh ‘Umar bin al-Khatthab, ada laporan yang sampai ke telinga Amirul Mukminin tentang walinya di Mesir, ‘Amru bin al-‘Ash ra. karena hartanya bertambah. Beliau akhirnya mengirim mata-mata untuk memastikan keadaan mereka. Karena itu, merupakan kebiasaan ‘Umar bin al-Khaththab, ketika mengangkat seseorang menjadi pejabat, beliau akan mencatat hartanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Kanz al-‘Ummal, karya ‘Ala’uddin al-Hindi.5 Dicatat, kemudian dihitung, setelah itu diaudit.6

Berdasarkan nash-nash, dan ijmak shahabat yang dilakukan di zaman ‘Umar bin al-Khatthab, tentang mekanisme pembuktian terbalik, atau apa yang dikenal dengan prinsip, “Min Aina Laka Hadza [dari mana kamu mendapatkan ini]?” maka seharusnya kekayaan pejabat yang diperoleh, terutama di masa Pandemi, diaudit. Dimulai dari laporan kekayaan tiap tahun, kemudian dihitung pertambahannya. Jika ada pertambahan yang tidak wajar, atau masuk akal, maka bisa dimintai pertanggungjawaban.

Itulah cara yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, terlebih di saat Pandemi. Sebagaimana ‘Umar melakukan audit terhadap unta yang dibeli oleh ‘Abdullah bin ‘Umar, di saat paceklik. Meski hartanya itu didapatkan dengan cara yang sah, tetapi tidak layak, karena sedang susah dan hidup menderita.

WalLahu a’lam. [KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1, 2    Al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Dar al-Ummah, Beirut, cetakan V, 1424 H/2003 M, Juz II/334.

3        Al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Dar al-Ummah, Beirut, cetakan V, 1424 H/2003 M, Juz II/334-35.

4        Al-Imam al-Hafidz Abu ‘Ubaid, Kitab al-Amwal, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1406 H/1986 M, hal. 282.

5        Al-Imam al-Hafidz Abu ‘Ubaid, Kitab al-Amwal, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1406 H/1986 M, hal. 282.

6        Al-‘Allamah ‘Ala’uddin al-Hindi, Kanzu al-‘Ummal, hadits no. 11421, dinukil dari Ibn Sa’ad, Thabaqat al-Kubra.

7        Al-‘Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Jie, Mausu’ah Fiqh ‘Umar bin al-Khatthab, Dar an-Nafais, Beirut, cetakan V, 1418 H/1997 M, hal. 145.