Joe Biden Dan Demokrasi Timur Tengah
Joe Biden yang terpilih sebagai presiden Amerika yang baru, bagi sebagian pihak menjadi harapan baru bagi fajar Demokrasi di Timur Tengah. Joe Biden yang dalam kampanyenya kerap bicara tentang kebebasan, demokrasi dan hak asasi memberikan angin segar bagi demokratisasi di Timur Tengah untuk menumbangkan rezim-rezim represif di kawasan itu. Seolah mantan Wapres di era Obama ini menjadi ‘juru selamat’ dari rezim-rezim kejam yang selama ini menindas rakyat.
Jelas harapan ini adalah ilusi atau omong kosong. Seperti yang ditulis Dr. Amira Abo el Fetouh dalam situs middleeastmonitor.com (4/1/20201), Biden bukanlah hantu yang bisa menakut-nakuti para penguasa Arab dan mencegah mereka melakukan ketidakadilan. Dia juga bukan penyelamat umat manusia dari ketidakadilan. Biden, menurut dia, adalah manusia yang dibuat oleh Amerika, di Amerika dan untuk Amerika. Biden ada di sana untuk mengatur urusannya sesuai dengan kepentingan AS dan tujuan kolonial, bukan kepentingan orang lain. Israel berada di bawah kepentingan Amerika dan dia tidak akan diizinkan untuk melawan arus.
“Lupakan apa yang dikatakan dalam kampanye Pemilu tentang kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu semua tidak ada bobotnya dalam politik AS. Mereka tidak lain adalah lapisan yang cantik untuk menutupi wajah kolonial Amerika yang jelek, yang diekspos secara begitu terbuka oleh Trump. Namun, kami orang Arab adalah orang-orang yang benci melihat kebenaran di depan mata kami. Kami melarikan diri darinya. Lebih memilih untuk hidup di dunia yang penuh ilusi,” tambahnya.
Jangan berharap Biden akan memberikan jalan mulus bagi Demokrasi di Timur Tengah untuk menumbangkan rezim diktator di Timur Tengah. Sebab, bagi Barat demokratisasi di Timur Tengah adalah jalan yang berbahaya. Demokratisasi akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok Islam yang mereka cap fundamentalis dan radikal untuk muncul sebagai kekuatan politik yang menakutkan. Kelompok-kelompok Islam itu ingin menerapkan syariah Islam sebagai dasar pengaturan negara. Lebih menakutkan lagi, kalau aspirasi mempersatukan umat itu di bawah naungan Khilafah menguat di Timur Tengah.
Bagi Amerika, menghilangkan atau paling tidak menghambat munculnya kekuatan politik Islam adalah harga mati di Timur Tengah, di samping mempertahankan penjajah Yahudi, dan kontrol terhadap sumber daya alam di Timur Tengah. Tidaklah mengherankan kalau dalam Arab Spring, Barat membajak perubahan di Timur Tengah yang sesungguhnya pada awalnya mengarah pada Islam, berbelok ke arah menuju demoktarisasi. Meskipun Barat membalutnya dengan istilah-istilah islami seperti demokrasi Islam, Islam moderat untuk menyesatkan umat Islam.
Itu pun tidak membuat Barat merasa puas dan aman. Kelompok-kelompok Islam yang unggul dalam Pemilu di berbagai tempat seperti Tunisia dan Mesir, ujung-ujungnya diberangus dengan berbagai cara. Yang tampak nyata adalah di Mesir. Bagaimana Mursi yang menang secara demokratis digulingkan dalam kudeta militer yang didukung oleh Barat secara diam-diam atau terbuka. Di Tunisia, lewat berbagai makar politik dan rekayasa konstitusi partai politik yang tadinya berbasis kelompok Islam, seperti an-Nahdha, ditundukkan.
Berikutnya, melanjutkan tradisi sebelumnya, Barat tetap melanjutkan dukungannya terhadap rezim as-Sisi. Tidak peduli rezimnya tidak demokratis atau melakukan pelanggaran HAM. Amerika tetap memberikan bantuan luar negeri ke pada Mesir, dalam jumlah yang fantastis. Mesir disebut-sebut penerima bantuan dana Amerika yang terbesar kedua setelah Israel. Sejak mengakui kedaulatan Israel, Mesir setiap tahun mendapat 1,3 milyar dollar AS dana bantuan militer dari Amerika Serikat. Dari 1979 Hingga kini Mesir telah mengantongi bantuan sebesar 19 miliar dollar AS. Saat yang bersamaan Washington juga mengucurkan bantuan ekonomi sebesar 30 miliar dollar AS.
Jauh sebelumnya, bukti tawaran demokrasi Barat di Timur Tengah adalah omong-kosong, terjadi saat FIS di Aljazair menang secara demokratis. Namun, FIS dijegal oleh Barat karena FIS menginginkan penerapan syariah Islam secara kaffah di negeri itu. Nasib yang sama pernah dialami HAMAS, lewat Pemilu yang sesungguhnya demokratis. Hamas yang muncul menjadi pemenang terus diganggu oleh Amerika. Pasalnya, HAMAS dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika.
Dalam pandangan Dr. Amira Abo el Fetouh, ketika Amerika berbicara tentang demokrasi di Timur Tengah, demokrasi yang dimaksud haruslah sesuai dengan kepentingan Washington. Bukan apa yang diinginkan rakyat. Kotak suara tidak relevan karena akan membawa kelompok islamis ke posisi tinggi. Setiap demokrasi harus tunduk pada Amerika, yang tidak akan menerima kompromi pada konstanta agama, budaya dan moral. Memang, ini berusaha untuk mengikis semua konstanta semacam itu di wilayah tersebut.
Menurutnya, ini terlihat jelas dari apa yang dikatakan oleh para neokonservatif senior selama masa kepresidenan George W Bush, yang mengklaim bahwa dia pergi ke Irak untuk menyebarkan demokrasi dan untuk itu menjadi model demokrasi bagi negara-negara Arab. Neocons ini mengatakan bahwa jika mereka ingin menyebarkan demokrasi di Timur Tengah ke tingkat yang dapat diterima dan diakui di Barat, maka kotak suara seharusnya tidak mewakili keyakinan pemilih yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka harus menerima apa yang sejalan dengan keyakinan yang disebut dunia bebas dan komunitas internasional. Itu sebabnya, setelah kemenangan gerakan islamis dalam pemilihan parlemen dan kemenangan Dr. Mohamed Morsi, banyak anggota elit Mesir yang menyerukan liberalisme mengatakan bahwa kotak suara tidak mewakili demokrasi.
Kegagalan Global Demokrasi
Kegagalan demokrasi terbukti secara global. Serangan pendukung hooligan Trump terhadap ikon Demokrasi, Capitol Hill, adalah cerminan demokrasi yang menyedihkan. Serangan dramatis tersebut telah mengungkap klaim palsu dari mereka yang selama ini masih mendukung demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi menyatukan bangsa, memungkinkan transisi kekuasaan secara damai, memberikan hak kepada semua, melindungi minoritas, memadamkan kerusuhan, memungkinkan debat yang produktif dan merupakan bentuk puncak peradaban.
Demokrasi Amerika hingga saat ini tidak bisa menyelesaikan persoalan rasialis yang semakin menguat. Seorang warga Afro Amerika yang tidak bersenjata dicekik sampai mati oleh polisi. Arogansi supremasi kulit putih terus menguat terutama di era Trump. Adapun negara demokrasi terbesar di dunia, negara Hindu, Muslim dianiaya secara sistematis. Negara yang mengklaim sebagai pelopor demokrasi, Prancis, bahkan tidak bisa mentolerir cadar seorang Muslimah.
Demokrasi menjadi alat kelompok elit minoritas, oligarki elitis, untuk mengatasnamakan suara mayoritas rakyat demi kepentingan para pemilik modal. Apa yang terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia menunjukkan hal yang sama. Pasca reformasi, banyak pihak berharap demokrasi memberikan jalan yang lebih baik bagi Indonesia. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Sistem politik yang lebih demokratis justru memberikan jalan bagi liberalisasi Indonesia. Memberikan jalan bagi negara imperialis seperti Amerika dan Cina merampok kekayaan alam Indonesia seolah legal.
Muncullah berbagai produk UU yang memberikan jalan perampokan itu, seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU terkait sumberdaya alam. Dalam keadaan bencana wabah, kerakusan pemilik modal ini semakin menjadi-menjadi, membuat berbagai UU untuk memuluskan kepentingan pemilik modal. Meskipun dikecam banyak pihak, DPR yang merupakan bagian dari oligarki memuluskan UU yang dikenal dengan UU Covid, revisi UU Minerba, hingga UU Omnibus law.
Melalui kebijakan luar negeri Demokrasi, kolonialisme, negara-negara Barat telah mengeksploitasi sumberdaya dunia, menciptakan “Dunia Ketiga”. Melalui Demokrasi, sekularisme, agama dikecualikan dari domain publik, menghalangi Muslim untuk memenuhi perintah Allah SWT. Demokrasi membuka jalan untuk eksploitasi kolonialis, sama seperti kediktatoran.
Kegagalan demokrasi merupakan hal yang pasti karena memberikan kedaulatan legislasi kepada akal manusia yang terbatas. Padahal kedaulatan legislasi semata-mata milik Allah SWT. Sudah seharusnya, umat Islam tidak tertipu dengan jalan demokratisasi Amerika. Semua itu tidak lain adalah jalan Amerika untuk mengokohkan dan mempertahankan kepentingan penjajahan mereka di Dunia Islam. Demokrasi alat politik penjajah untuk mengontrol rezim apa yang berkuasa. Lewat demokrasi mereka mendudukkan agen-agen mereka. Dengan cara yang sama juga mencampakkan penguasa yang berseberangan, tidak lagi sejalan, atau tidak bisa lagi menjalankan kepentingan Amerika.
Sudah seharusnya umat Islam kembali ke jalan Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. Perjuangan politik umat Islam tidak cukup dengan mendudukkan orang-orang Islam berkuasa, tetapi bagaimana sistem Islam bisa menjadi dasar pengaturan negara dengan menerapkan syariah Islam secara total. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat dan mendapatkan dukungan dari ahlul quwwah yang memiliki kekuatan politik yang riil. Dilakukan dengan cara dakwah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Bukan dengan jalan demokrasi yang berulang telah menipu umat Islam. [AF]
