Dunia Gagap Menghadapi Corona

Virus Corona (Covid-19), makhluk Allah SWT yang berukuran mikro itu, telah menghebohkan dunia. Menurut laporan laman resmi Worldometers, hingga 12/04/2020 telah ada 1.8 juta orang di seluruh dunia yang positif terinfeksi virus tersebut. Sebanyak 110 ribu orang di antaranya telah meninggal dunia. Updated data terakhir, Amerika Serikat kini menempati urutan teratas dengan kasus positif Corona mencapai 533 ribu orang. Disusul Spanyol dengan jumlah kasus postif 166 ribu orang, lalu Italia 152 ribu orang.

Wabah Corona telah membuka fakta kegagapan dan rendahnya tingkat kepedulian negara di dunia dalam melindungi rakyatnya. Banyak negara pada awalnya berusaha menutupi data dan fakta terjangkitnya virus ini. Mereka lebih mementingkan pencitraan bagi negaranya, agar disebut layak dikunjungi, ketimbang menyelamatkan rakyatnya yang terinfeksi Corona. Tampak jelas lebih memperhatikan kondisi ekonomi daripada keselamatan warganya. Indonesia termasuk yang ramai dikritik terkait masalah ini.

 

Menyepelekan

Sejak awal Indonesia dinilai sangat lambat merespon wabah Corona ini. Ketika penyebaran virus corona ini telah meluas, Pemerintah ternyata tidak segera membatasi wisatawan China ke Indonesia. Bahkan Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo saat itu mengatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan potensi turunnya devisa jika wisatawan dari Cina berkurang.

Hingga awal Maret, Pemerintah masih mengklaim tidak memiliki kasus infeksi. Bahkan Menteri Kesehatan meremehkan kasus Corona dengan menghimbau masyarakat untuk menggunakan kekuatan doa saja. Menteri Dalam Negeri mendesak masyarakat untuk makan lebih banyak tauge dan brokoli untuk menangkal virus Corona. Bahkan Menteri Perhubungan menjadikan virus Corona sebagai candaan. Menurut dia, rakyat Indonesia kebal Corona karena gemar makan nasi kucing. Presiden turut mempromosikan jamu tradisional yang dia sebut ampuh menangkal Corona.

Intinya, Pemerintah berusaha menyangkal pandemi Corona ini. Menteri Kesehatan bahkan sempat menantang peneliti Universitas Harvard. Pasalnya peneliti Harvard tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki kasus Corona, namun tidak dilaporkan. Pemerintah juga sempat diberitakan menganggarkan dana Rp 72 miliar bagi para influencer. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke Cina, Jepang dan Korsel untuk berkunjung ke Indonesia.

Sikap kurang serius dan cenderung meremehkan itu akhirnya berbuah bencana. Jumlah kasus Corona di Indonesia terus meningkat pesat sejak kasus pertama ditemukan awal Maret lalu. Hingga 12 April 2020 ini total kasus positif corona sudah mencapai 4.241 orang. Yang meninggal sebanyak 373 orang. Berdasarkan jumlah ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus Corona terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan angka persentase kematian akibat Corona (mortality rate) Indonesia kini tertinggi kedua di dunia (8.8 persen) setelah Italia (12.8 persen).

 

Serba Buram

Banyak negara yang berusaha menutupi data dan fakta kasus Corona ini. Termasuk Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh Republika (22/3), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menuntut transparansi Pemerintah terkait data tenaga medis yang terpapar Corona. IDI menduga masih banyak yang berstatus terpapar Corona, namun tidak segera dilakukan verifikasi oleh Pemerintah.

BNPB selaku Tim Gugus Tugas penanganan Corona juga membenarkan bahwa data yang disajikan Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah. Menurut mereka, sumber data dari Kemenkes sangat terbatas yang mengakibatkan BNPB tidak mempunyai data yang lengkap (Tempo, 5/4).

Data kasus Corona di Indonesia banyak diperdebatkan di dalam dan luar negeri. Ini berangkat dari kekhawatiran terhadap data corona Indonesia yang disinyalir under reported.

Misalnya, keanehan terlihat pada data korban virus Corona di DKI Jakarta yang  jauh lebih banyak dari yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Pada 6 April lalu Pemerintah Pusat menyebutkan ada total 209 yang meninggal dari 2.491 yang sudah terinfeksi. Sebaliknya, Pemerintah DKI melaporkan sudah menguburkan 400 lebih jenazah terkait Corona. Tidak masuk akal data jumlah pasien yang meninggal secara nasional lebih rendah dari jumlah yang dilaporkan oleh DKI Jakarta.

Media luar negeri turut melaporkan indikasi banyaknya kasus dan kematian yang tidak terdeteksi di Indonesia. Reuters melaporkan berdasarkan pemeriksaan pada data Departemen Taman dan Pemakaman Jakarta bahwa ada 4.400 penguburan di wilayah DKI selama bulan Maret. Artinya, ada peningkatan 40 persen dibandingkan kondisi normal sebelum wabah Corona. Para peneliti dari Universitas Indonesia meramalkan bahwa apabila langkah-langkah strategis tidak segera dilakukan maka kondisinya dapat meluas di luar kendali dengan 240.000 kematian pada akhir April atau Mei.

Fakta lainnya, yang dilaporkan detikNews (10/4) terkait data terbaru Pemerintah yang menyatakan ada 1.706 kasus positif Corona di Jakarta. Namun, para peneliti lintas universitas memperkirakan sudah ada 32.000 kasus positif Corona di Jakarta. Data yang selama ini diketahui diperkirakan hanya 2.3 persen dari jumlah yang sebenarnya. Beberapa universitas yang terlibat dalam penelitian tersebut diantaranya adalah ITB, Unpad, UGM, ITS, Essex University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

Padahal data yang akurat dibutuhkan untuk membuat perencanaan dan tindakan yang tepat. Perencanaan dan tindakan tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila data tidak akurat maka akan berdampak fatal. Keuangan berpotensi dihamburkan, sementara Corona terus mewabah yang mengancam nyawa masyarakat. Dalam manajemen dikatakan bahwa jika gagal dalam perencanaan maka sama saja dengan merencanakan kegagalan (if you fail to plan, you are planning to fail).

Semestinya Pemerintah memiliki data akurat jumlah yang terpapar virus Corona, jumlah ODP, jumlah PDP di rumah, termasuk jumlah pasien yang berada pada kondisi kritis di seluruh Indonesia. Akurasi data ini sangat perting agar terhindar dari perilaku seakan-akan mampu, seakan-akan cukup, seakan-akan terkendali, dan sebagainya. Prinsip dasar kerja yang benar selalu dimulai dari kepastian  masalah dan pemetaannya yang didukung data yang akurat. Tanpa semua itu, semua perencanaan menjadi kabur dan buram. Akhirnya, masyarakat jugalah yang menjadi korban.

 

Lebih Menyelamatkan Ekonomi Ketimbang Nyawa

Produk kebijakan Pemerintah terkait penanganan wabah Corona, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Darurat Sipil serta Perppu Nomor 1 Tahun 2020, menuai kritik keras dari masyarakat. Pemberlakuan PSBB dan Darurat Sipil disinyalir akan menjadikan Pemerintah Pusat melepaskan kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. PSBB diserahkan kepada tiap daerah. Daerahlah yang menanggung segala risiko dan pembiayaan adalah masing-masing daerah tersebut. Bukan Pemerintah Pusat.

Keengganan Pemerintah Pusat untuk memberlakukan Karantina Wilayah dan lebih memilih Darurat Sipil juga diduga terkait persoalan tanggung jawab ini. Pemberlakuan Karantina Wilayah akan berkonsekuensi terhadap kewajiban dan tanggung jawab Permerintah Pusat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut telah ditetapkan pada Pasal 55 Ayat 1 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai kritik karena dianggap cenderung menyelamatkan stabilitas keuangan Pemerintah ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat. Konsideran, batang tubuh (pasal-pasal) dan penjelasan Perppu yang menjadi tujuan utama memang tidak menonjol dalam rangka menyelamatkan nyawa warga negara. Justru yang menonjol adalah mengamankan perekonomian dan keuangan negara dari keguncangan. Isu pandemi Corana tampaknya baru sekadar alasan pembenaran untuk mengeluarkan Perppu ini.

Faktanya, tanpa wabah Corona pun Indonesia sebenarnya menghadapi ancaman krisis ekonomi dan resesi. Itu sebagai akibat dari pengelolaan keuangan negara selama ini yang tidak tepat. Jadi meskipun Perppu menyebutkan wabah Corona yang menjdi alasannya, dalam norma maupun konsiderannya tergambar jelas untuk mengatasi darurat ekonomi. Artinya, Perppu ini kurang relevan dengan kondisi darurat kesehatan nasional yang sedang dialami Indonesia saat ini.

Pada sisi postur anggaran, Perppu ini menyebutkan akan digelontorkan sebesar Rp 405,1 triliun. Namun anehnya, dari total dana tersebut yang dianggarkan untuk bidang kesehatan, yang secara langsung berhadapan dengan wabah corona, hanya Rp 75 triliun. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk jaring pengamanan sosial sebesar Rp 110 triliun, untuk pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun dan sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal alasan utama bagi keluarnya Perppu ini adalah untuk menghadapi ancaman pandemi Corona.

Perppu ini juga dinilai sebagai bentuk pemberian imunitas bagi pejabat negara. Sebabnya, menurut Perppu ini pejabat yang melakukan kebijakan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata. Disebutkan pula bahwa kebijakan yang diambil terkait Perppu ini tidak bisa dimintakan atau digugat ke  PTUN. Uang yang dikeluarkan juga tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. Jadi wajar kalau Perppu ini dianggap lebih tertuju pada penyelamatan keuangan negara dan pemberian imunitas bagi pejabat negara ketimbang menyelamatkan nyawa warga negara dari ancaman wabah Corona.

 

Potret Buruk Tatanan Global

Negara-negara besar di dunia juga mengalami kegagapan menghadapi pandemi Corona. Jumlah kematian dan penambahan kasus baru terinfeksi virus tersebut terus meningkat drastis di Inggris, Prancis, beberapa negara Eropa timur, Swedia, Jepang, Amerika Serikat, dan sebagainya. Hingga 12 April, Amerika Serikat telah mencatat lebih dari 20 ribu kematian yang menjadikan AS negara dengan angka kematian resmi tertinggi di dunia.

Hampir setengah dari kematian di AS tersebut terjadi di negara bagian New York. Dilansir dari AP (9/4) New York saat ini dijuluki sebagai ‘deadliest place on earth’ alias tempat paling mematikan di dunia. Lebih dari 800 kematian akibat corona dilaporkan di kota ini setiap harinya. Dari data terakhir, ada lebih dari 122 ribu penduduk New York yang positif tertular virus Corona. Angka itu menjadikan New York sebagai kota dengan pengidap virus Corona terbanyak di dunia.

Kasus di New York ini menjadi bukti kegagalan AS menghadapi wabah Corona. Ini juga menjadi bukti nyata kegagalan sistem Kapitalisme dengan AS sebagai pimpinannya. Pada pandemi Corona ini AS tampak seperti negara kecil yang tidak berdaya. Padahal AS memiliki banyak rumah sakit dengan kategori terbaik di dunia. AS juga menjadi negara pengekspor teknologi kesehatan tercanggih ke berbagai negara. Ditambah lagi AS membelanjakan 3.6 triliun dolar AS pertahun untuk pelayanan kesehatan yang setara dengan 17 persen dari PDB AS atau setara lima kali lipat dari anggaran militer AS.

Hal ini menunjukkan satu fakta bahwa kegagalan AS dalam menghadapi wabah Corona ini bukan muncul akibat minimnya harta dan kemampuan. Namun, kegagalan itu lebih disebabkan oleh tata cara pendistribusian harta dan rusaknya pemeliharaan urusan masyarakat yang bersumber dari ideologi Kapitalisme yang mereka terapkan.

Perlu dicatat, AS membelanjakan lebih dari 70 persen dari anggaran kesehatannya itu kepada perusahaan asuransi dan farmasi. Dana tersebut dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asuransi dan farmasi yang perhatiannya hanya pada profit semata. Jadi yang menikmati anggaran besar dana kesehatan AS itu adalah perusahaan asuransi dan farmasi yang dikuasai oleh segelintir elit para pengusaha besar. Wajar saja banyak rumah sakit di AS di tengah pandemi Corona ini kekurangan alat-alat medis sederhana yang tidak memerlukan teknologi tinggi seperti ventilator, jas pengaman medis, hingga masker sekalipun.

 

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat jelas bahwa sistem Kapitalisme di AS telah menunjukkan kegagalannya dalam menghadapi pandemi Corona ini. Sistem Kapitalisme ini jugalah yang menyebabkan banyak negara di dunia mengalami kegagapan dan kegagalan menangani Corona sebagaimana yang terjadi di AS tersebut. Akar masalahnya terletak pada sistem Kapitalisme yang telah menjadikan negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya memelihara urusan masyarakat. Negara menyerahkan berbagai urusan penting seperti kesehatan itu kepada sektor swasta.

Negara mewakilkan aktivitasnya kepada sektor swasta tersebut melalui apa yang disebut swastanisasi. Berbagai undang-undang dibuat untuk melindungi hak-hak perusahaan yang sahamnya dimiliki segelintir orang kaya itu. Tentu solusi mendasarnya adalah mengembalikan sektor penting ini ke dalam kontrol negara dan menghapuskan swastanisasi. Ini berarti penghapusan sistem Kapitalisme secara total.

Berkebalikan dengan sistem Kapitalisme yang terbukti gagal itu, sistem Islam justru tegas melarang swastanisasi. Islam membatasi pelayanan semua urusan masyarakat itu di bawah tanggung jawab negara yakni Khilafah. Seorang Khalifah adalah pemelihara urusan rakyatnya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya atas pemeliharaannya itu. Negara di dalam Islam secara langsung melakukan pelayanan kesehatan dan tidak mengizinkan sektor swasta mengelolanya karena akan berorientasi pada profit semata.

Jauh sebelum wabah Corona, sistem Kapitalisme memang sudah diprediksi akan segera menemui keruntuhannya. Berbagai gejolak politik dan ekonomi global akan menjadi rangkaian fase kejatuhan sistem Kapitalisme.

Patrick J. Buchanan, anggota tim penasihat utama pemerintahan Amerika, menyatakan hal yang sama dalam bukunya, The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Culture and Civilization. Dia berpendapat bahwa peradaban Barat saat ini sedang sekarat dan akan segera runtuh. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai kemerosotan ekonomi, sosial dan politik di Eropa dan Amerika.

Jadi satu-satunya harapan masa depan adalah tegaknya negara Khilafah Rasyidah yang akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah. Inilah sistem hukum yang akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi dunia. Kesejahteraan yang tidak hanya berupa hasil dari sistem ekonomi semata. Namun juga hasil dari sistem kesehatan, pendidikan, hukum, politik, budaya, dan sosial. Karenanya, perjuangan untuk menegakkan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah itu harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan menyelamatkan umat manusia dari kerakusan dan hegemoni sistem Kapitalisme. WalLahu ’alam bi ash-shawab. [Dr. Muhammad K. Sadik]