Sikap Lemah Terhadap Cina Komunis
Sikap diam penguasa negeri-negeri Islam terhadap penderitaan yang menimpa muslim Uighur merupakan bentuk kelemahan dan pengkhianatan. Sikap lemah itu antara lain tercermin dari penolakan Indonesia terhadap pembicaraan nasib Muslim Uighur di PBB. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menolak usulan penyelenggaraan debat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Muslim Uighur di Xinjiang, Cina, di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Alasan Indonesia, seperti yang dikatakan Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemenlu RI, Achsanul Habib, tidak ingin Dewan HAM PBB dipolitisasi oleh negara yang berkepentingan, misalnya dengan rivalitas politik. Jelas alasan ini dicari-cari dan sangat lemah. Masalah HAM jelas tidak bisa dipisahkan dari politik.
Sebagai negeri Muslim yang besar seharusnya Indonesia bertindak nyata untuk membebaskan penderitaan Muslim Uighur. Indonesia harus peduli. Kepedulian ini didasarkan pada sikap ukhuwah islamiyah (persaudaran Islam). Bukankah Rasulullah saw. mewajibkan umat Islam untuk membela saudaranya yang dizalimi? Bukankah umat Islam, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah saw., bagaikan satu tubuh? Kalau ada anggota tubuh yang satu sakit, berarti anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya? Bukankah kaum Muslim pun, sebagaimana kata Rasulullah saw., bagaikan satu bangunan; saling memperkuat satu sama lain?
Karena itu terlepas apakah dipolitisasi oleh Amerika atau terkait dengan revalitas AS-Cina, Indonesia seharusanya tidak peduli. Sebabnya, kita membela Muslim Uighur bukan karena Amerika, tetapi karena persaudaran Islam (al-ukhuwwah al-islamiyyah). Yang justru dipertanyakan adalah sikap Indonesia yang tidak melakukan tindakan politik apapun yang signifikan untuk membela kaum Muslim di Turkistan Timur (Xinjiang).
Sikap Indonesia seperti ini sesungguhnya mencerminkan bahwa rezim sekarang lemah dan tunduk pada Cina Komunis. Alasan yang paling memungkinkan adalah karena rezim sekarang membutuhkan Cina untuk proyek oligarki mereka. Pasalnya, saat ini Cina Komunis memiliki banyak proyek dengan kelompok oligarki yang berkuasa di Indonesia. Untuk kepentingan oligarkinya, rezim yang berkuasa saat ini membutuhkan bantuan hutang dari Cina. Utang yang alih-alih untuk kepentingan rakyat, justru akan semakin membebani rakyat! Belum lagi proyek-proyek infrastruktur dengan Cina Komunis yang mangkrak dan bermasalah yang justru membebani APBN.
Pertanyaannya, kurang kejam apa, rezim Cina Komunis terhadap umat Islam di sana, terutama Muslim Uighur? Dalam pidatonya di Kongres Partai Komunis Cina Minggu (16/10/2022), Xi Jinping mengakui serta membenarkan pembongkaran dan perubahan banyak masjid di Provinsi Ningxia dan Xinjiang di wilayah Cina utara; rumah bagi sebagian besar warga Muslim. Alasannya, agama-agama di Tiongkok harus beroientasi pada Cina. Struktur-struktur bangunan yang dianggap mencerminkan citra Arab tentang Islam telah digantikan struktur yang lebih estetis ala Cina. Agama yang berorientasi Cina telah dijadikan alasan rezim Komunis untuk bukan saja memerangi umat Islam, tetapi menyerang ajaran Islam yang dianggap tidak sejalan dengan Cina Komunis.
Pengakuan Xi Jinping ini merupakan bukti kejahatan Komunis Cina kepada umat Islam. Penghancuran masjid merupakan upaya rezim Komunis Cina untuk menghancurkan agama Islam yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam di kawasan itu. Kejahatan ini melengkapi tindakan bengis Cina terhadap Muslim Uighur, wilayah Turkisatan Timur yang diduduki Cina.
BBC pernah membongkar data berisi ribuan foto dan dokumen yang diretas dari sejumlah komputer Kepolisian Cina yang mengungkap pemenjaraan massal Muslim Uighur dan kebijakan tembak di tempat bagi siapapun yang berusa melarikan diri. Melalui kumpulan data ini, terkuak bahwa Cina menggunakan kamp-kamp “pendidikan ulang” dan penjara-penjara formal sebagai dua sistem yang terpisah namun terhubung guna memenjarakan etnis Uighur secara massal. Rangkaian dokumen tersebut memperlihatkan bukti terkuat hingga saat ini mengenai rantai komando yang berujung ke Presiden Xi Jinping.
Kebijakan Komunis Cina yang memusuhi Islam tampak jelas dari hukuman yang diberikan terhadap umat Islam yang berpegang teguh pada Islam. Sebagai contoh, seorang pria dianggap “punya kecenderungan agama yang kuat” karena tidak minum alkohol dan merokok. Dia lantas dipenjara selama 10 tahun atas tuduhan terorisme. Akan tetapi, ibunya masuk daftar tahanan karena “kejahatan” putranya. Para perempuan Uighur telah diperkosa dan disiksa secara sistematis di kamp ”pendidikan ulang” yang didirikan pemerintah Cina.
Laporan PBB menyakini Cina telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uyghur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengakuan Presiden Cina dan bukti-bukti kejahatan mereka terhadap umat Islam seharusnya sudah lebih dari cukup bagi para penguasa negeri Islam membebaskan Muslim Uighur yang menderita. Namun, alih-alih membela, para penguasa negeri Islam malah berkerjasama erat dengan Komunis Cina, terutama dengan alasan ekonomi. Padahal dalam Islam, nyawa kaum Muslim jauh lebih penting dari kepentingan ekonomi yang pada kenyataan menguntungkan rezim oligarki. Rasulullah saw. menegaskan bagaimana dalam pandangan Allah SWT, nyawa seorang Muslim jauh lebih penting, bahkan daripada bumi beserta isinya!
Sikap lemah rezim-rezim penguasa negeri Islam ini, jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam. Mereka sesungguhnya tidak layak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Apalagi kita tahu, upaya melanjutkan dan mengokohkan penjajahan di negeri Islam adalah melalui dua pilar penting: penguasa boneka penjajah serta sistem politik, ekonomi dan negara penjajah yang dicangkokkan dan dipaksakan di negeri-negeri Islam. Inilah pangkal bencana di negeri-negeri Islam saat ini seperti yang diungkap Imam Taqiyuddin an-Nabhani rahimahulLaah.
Alhasil, di sinilah kita tegaskan sekali lagi relevansinya umat Islam memiliki sistem negara Khilafah ‘ala minhaaj an-nubuwwah dengan pemimpin yang amanah. Khilafah didasarkan pada mabda’ Islam. Khilafah akan menerapkan seluruh syariah Islam dan mempersatukan Dunia Islam. Khilafah juga memiliki tugas penting saat berdiri, yaitu membebaskan negeri-negeri Islam yang tertindas dengan jihad fi sabilillah. Khilafah pun akan membangun kekuatan politik global yang membuat musuh-musuh Islam tidak seenaknya memperlakukan umat Islam seperti saat ini.
AlLâhu Akbar! [Farid Wadjdi]
