Negara Wajib Menjamin Layanan Publik

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, hadis no. 2216; al-Baihaqi di dalam Sunan al-Kubrâ, hadis no. 11680 dan 12847; dan al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ‘alâ Shahîhayn, hadis no. 2621 dari jalur Ali bin ‘Ashim, dari Dawud bin Abi Hindin, dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas ra.

Syaikh Syu’aib al-Arnauth mengomentari riwayat Imam Ahmad, “(Hadis ini) hasan. Ali bin ‘Ashim, meski pada dirinya ada kelemahan, telah ada tabi’ dan orang di atasnya tsiqah termasuk perawi shahih.”

Imam al-Hakim berkata, “Ini hadis shahih al-isnad meski keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkan hadis ini.”

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkomentar terhadap riwayat al-Hakim di dalam At-Talkhîsh, “(Hadis ini) shahih.”

Ibnu Zanjawayh di dalam Al-Amwâl li Ibni Zanjawayh, hadis No. 473 dan Ibnu Saad di dalam Ath-Thabaqât al-Kubrâ telah meriwayat-kan dari jalur ‘Amir asy-Sya’bi yang berkata:

Di dalam riwayat Ibnu Saad ada tambahan: “…dan Zaid bin Tsabit termasuk orang yang diajari.”

Ibnu Zanjawayh di dalam Al-Amwâl li Ibni Zanjawayh, hadis no. 472 dan Ibnu Saad di dalam ath-Thabaqât al-Kubrâ juga telah meriwayatkan dari jalur ‘Amir asy-Sya’bi yang berkata:

Taqiyuddin al-Maqrizi (w. 845 H) di dalam Imtâ’ al-Asmâ‘ li an-Nabiyyi min al-Ahwâl wa al-Amwâl wa al-Hafdah wa al-Mutâ’ menyebutkan, “Tawanan dari Quraisy dan tebusan mereka dengan mengajari anak-anak menulis. Di antara tawanan itu ada yang pandai menulis, sementara tidak ada di kalangan Anshar orang yang baik (pandai) menulis. Di antara para tawanan itu ada yang tidak punya harta. Lalu dari dia diterima agar mengajari menulis sepuluh orang anak-anak dan dia pun dibebaskan. Pada saat itu Zaid bin Tsabit belajar dalam sekelompok anak-anak Anshar.”

Hukum tawanan perang sendiri telah dinyatakan di dalam al-Quran QS Muhammad [47] ayat 4 yang telah diturunkan sebelum Perang Badar, yaitu dibebaskan (al-mannu) atau dibebaskan dengan tebusan (al-fidâ‘).

Hadis ini menggambarkan perlakuan terhadap tawanan Perang Badar. Sebagian dari mereka yang tidak punya harta, tebusannya berupa jasa mengajarkan baca tulis kepada sepuluh orang dari kaum Muslim hingga mahir. Inilah yang ditunjukkan oleh dalalah manthuq hadis ini.

Uang tebusan tawanan perang secara syar’i termasuk bagian dari ghanimah yang menjadi hak seluruh kaum Muslim. Artinya, jasa pengajaran baca tulis dalam hadis di atas juga menjadi hak kaum Muslim. Pengadaan jasa pengajaran untuk kaum Muslim itu dibiayai dengan ghanimah yang merupakan harta milik kaum Muslim.

Di dalam hadis di atas juga disebutkan, jasa pengajaran baca tulis itu sangat diperlukan oleh kaum Muslim kala itu. Jasa seperti itu pada masa sekarang disebut jasa pelayanan publik, yakni jasa (manfaat) yang diperlukan oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan oleh dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Jasa palayanan publik itu harus disediakan untuk masyarakat oleh Negara. Sebabnya, jika tidak tersedia maka masyarakat akan mengalami problem dan dharar. Penyediaan jasa pelayanan publik itu menjadi kewajiban negara dan dibiayai dengan kas negara. Inilah yang ditunjukkan oleh mafhum hadis di atas.

Ketentuan itu juga diperkuat oleh banyak riwayat dari Rasul saw. Misalnya, Rasul saw. mengangkat para Qadhi, Wali, ‘Amil (penguasa setingkat bupati), juga para katib yang mengurusi berbagai urusan kaum Muslim dan para ‘amil zakat.

Terkait pelayanan kesehatan, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul saw mengutus dokter untuk mengobati Ubay bin Kaab ra. Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah mengutus dokter untuk mengobati Aslam.

Ketika Rasul saw mendapat hadiah dari Muqauqis seorang hamba sahaya yang merupakan thabib (dokter), beliau menjadikan dia dokter umum untuk seluruh kaum Muslim. Kenyataan bahwa Rasul diberi hadiah, tetapi beliau tidak mengambilnya dan menjadikannya untuk kaum Muslim, merupakan dalil bahwa hadiah itu adalah milik kaum Muslim umumnya, bukan untuk beliau pribadi. Ini menunjukkan bahwa jasa pelayanan kesehatan merupakan hak kaum Muslim umumnya.

Dari semua itu diambil ketentuan syariah bahwa jasa pelayanan yang manfaatnya melampaui individu, menjangkau masyarakat secara umum, dan jasa pelayanan itu menjadi keperluan masyarakat, maka jasa pelayanan itu termasuk kemaslahatan umum yang wajib disediakan oleh negara untuk seluruh masyarakat secara gratis. Negara wajib menjamin pemenuhan jasa publik itu dan dibiayai dari Baitul Mal (kas negara). Di antaranya, Negara harus mempekerjakan para pegawai untuk mengurusi berbagai bidang urusan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, administratif dan pelayanan yang dibutuhkan bagi kebaikan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara umum.

WalLâh a’lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]