Opini

Rezim Pro-Investasi Biang Kerusuhan Morowali?

Kerusuhan pecah di areal pabrik smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14 Januari 2023) malam. Akibatnya, dua orang pekerja meregang nyawa. Dua di antaranya adalah tenaga kerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Minggu (15/1/2023) menjelaskan bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki Pos 4 pabrik smelter nikel PT GNI dan berencana melakukan aksi mogok kerja. Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan. Karena dihalangi masuk, ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di Pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mess karyawan hingga rata dengan tanah.

Banyak pihak menilai seharusnya kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga karena kebijakan Pemerintah tentang pembiaran derasnya TKA, khususnya dari Cina, memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air, termasuk di Morowali Utara, dinilai sudah seperti “negara dalam negara”. Benarkah demikian?

Info yang beredar di kawasan-kawasan industri milik Cina itu sudah menjadi pengetahuan umum. Upah TKA China besarnya berkali-kali lipat lebih banyak dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing. Beberapa aturan, termasuk aturan ketenagakerjaan, boleh dibedakan dengan aturan yang pada umumnya berlaku di wilayah Indonesia atau sengaja diubah demi investor dari Cina itu; seperti aturan pajak, aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja, aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik Cina. Yang juga dirasa menjadi penyebab ketegangan adalah karena puluhan ribu pekerja asing (TKA) tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu.

Melihat keadaan ini, suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan audit baik regulasi maupun pelaksanaan regulasi terkait dengan investasi dari Cina ini. Sebabnya, ini sungguh sangat merugikan baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan.  Apa untungnya bagi rakyat Indonesia investasi dari Cina ini jika bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya langsung diimpor dari Cina, perusahaan mendapat bebas pajak atau tidak bayar pajak (tax holiday) bisa sampai 25 tahun, membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal, keuntungan usahanya sepenuhnya milik perusahaan Cina dan untuk Indonesia paling hanya kebagian sewa tanah dan penyerapan pekerja murah. Lalu setelah mengeruk kekayaan luar biasa yang ditinggalkan adalah lingkungan hidup yang rusak.

Selain itu, penyerahan sejumlah garapan untuk dikuasai pihak asing justru menyulitkan pengontrolan dan berpotensi mematikan perekonomian dalam negeri. Asing juga semakin menguasai Indonesia akibat terus membengkaknya utang luar negeri.

Salah satu bentuk jebakan neoliberalisme adalah dengan membuka seluas-luasnya kran utang luar negeri dan investasi asing. Hal ini termasuk dalam aktivitas keharaman karena membuat sarana penjajahan gaya baru terhadap negerinya sendiri. Kerusakan ini bukan sekadar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena pemberlakuan kapitalisme-liberalisme. Sistem batil inilah yang membuat negeri ini tak pernah merasakan kemakmuran, justru membuat rakyatnya seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Semoga kita semua bisa berbenah. [Dede Wahyudin]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 6 =

Back to top button