Kebijakan Agraria Era Nabi saw dan Khulafaur Rasyidin

nya negara,  dilarang mengambil tanah milik orang lain dengan cara zalim. Rasulullah saw. bersabda:

 

Ketiga, tanah mati, yakni tanah yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan oleh seorang pun, bisa dimiliki dengan cara ihyaa‘ al-mawaat (menghidupkan tanah mati) dan tahjir (memagari tanah). Nabi saw. bersabda:

 

Nabi saw. bersabda:

 

Nabi saw. bersabda:

 

Nabi saw. pun bersabda:

 

Keempat, tanah yang ada bekas-bekas kepemilikan, namun pemiliknya sudah tidak diketahui, maka tanah seperti ini bisa dimiliki dengan ihyaa‘ (menghidupkan tanah mati).  Sabda Nabi saw.:

 

‘Aadiy al-ardl  adalah tanah yang dulunya dihuni, lalu penduduknya musnah dan tidak ada satu pun orang yang tersisa.  Nama tanah ini dinisbahkan kepada kaum ‘Aad, yang telah dimusnahkan Allah pada masa dulu. Tanah mereka pun terlantar dan tidak ada lagi yang memiliki. Tanah ini menjadi milik seseorang jika ia hidupkan.

Kelima, tanah ‘usyriyah bisa dimiliki baik tanahnya maupun manfaatnya oleh individu rakyat. Tanah kharajiyyah, tanahnya menjadi milik negara, sementara manfaatnya milik rakyat. Setiap individu rakyat berhak melakukan jual-beli tanah ‘usyriyah, atau  melakukan jual-beli manfaat tanah kharajiyyah sesuai perjanjian yang dibolehkan syariah; juga dapat diwariskan dari para pemiliknya seperti halnya harta-harta lain. Tanah ‘usyriyah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam dan tanah Jazirah Arab. Jika pemiliknya Muslim, ia hanya dikenai ‘usyr.  Jika pemiliknya menjual kepada orang kafir, orang kafir tersebut wajib membayar kharaj, tidak dikenai ‘usyr, janah kharajiyyah adalah tanah yang ditaklukkan dengan peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Pemilik tanah kharajiyyah wajib menyerahkan kharaj dan tidak dikenai ‘usyr, jika pemiliknya non Muslim.  Jika pemilik tanah kharajiyyah masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada Muslim, pemiliknya wajib mengeluarkan kharaj dan ‘usyr.

Keenam, lahan pertanian wajib digarap dan jika pemiliknya tidak sanggup, hendaknya dia berikan kepada saudaranya.  Jika tidak dilakukan, lahannya disita oleh negara. Kebijakan ini ditetapkan Nabi saw. dalam sabdanya:

 

Ketujuh, Nabi saw. melarang menyewakan tanah pertanian secara mutlak.  Usaid bin Zhuhair ra. bertutur:

 

Kedelapan, tambang-tambang dengan deposit melimpah, seperti gas, batubara, minyak, besi, nikel, tembaga dan lain sebagainya, tidak boleh dikuasakan kepada individu atau sekelompok individu dalam hal kepemilikan atau eksplorasinya.  Negara wajib menguasai dan mengeksplorasi untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Abyadl bin Hammal ra. menyatakan bahwa: ia pernsh mengunjungi Rasulullah saw.. Ia lalu meminta tambang garam kepada beliau. Nabi saw. memberikan (tambang garam itu) kepada dia.  Ketika ia telah pergi, ada seorang laki-laki yang berada di majelis berkata (kepada beliau), “Tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepada dia?  Anda telah memberi dia sesuatu yang seperti air yang mengalir.”1 Perawi berkata” “lalu Nabi saw. mencabut kembali pemberiannya.” (HR at-Tirmidzi).

Rasulullah saw. juga bersabda:

 

Kesembilan, negara berwenang meng-himaa’ (proteksi) tanah milik umum untuk kemaslatan kaum Muslim.  Himaa/ artinya adalah tempat yang dikuasai atau dilindungi. Ibnu Umar ra. berkata:

 

Dengan kata lain, himaa’ adalah tanah larangan, bukan tanah bebas.   Islam datang dan melarang penguasaan harta milik umum oleh individu hingga menghalangi hak orang lain. Makna hadis di atas adalah  tidak seorang pun memiliki hak himaa’ atas sesuatu yang termasuk bagian harta milik umum, selain Allah dan Rasul-Nya. Setelah beliau saw mangkat, yang berhak meng-himaa’ adalah Khalifah.

Kesepuluh, dalam urusan jalan, Rasulullah saw menetapkan 7 dzira’ (3,15 meter) untuk jalan, ketika terjadi persengketaan.

 

Itulah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Nabi saw berhubungan dengan tanah.  Persengketaan tanah diselesaikan di dalam majelis peradilan.  Pada era Nabi, pernah ada sengketa kepemilikan tanah antara orang Kindiy dengan Hadlramiy yang beliau selesaikan. Demikian sebagaimana diriwayatkan dari  Wa’il bin Hajar ra. dalam riwayat Imam Muslim.

Dalam kasus penyerobotan tanah, penyerobot wajib mengembalikan kepada pemilik sah.  Nabi saw. bersabda:

 

Nabi saw. juga mengancam para penyerobot tanah dengan siksa yang sangat berat di akhirat.  Rasulullah saw bersabda:

 

Property yang ada di lahan milik orang lain harus dipindahkan jika pemilik lahan tidak mengijinkan.  Jika menolak bisa dipindahkan secara paksa. Urwah bin az-Zubair ra. berkata: Ada seorang laki-laki dari Sahabat Rasulullah saw. berkata: Ada dua orang berperkara di hadapan Rasulullah saw dalam hal tanah. Salah satu dari dua orang tersebut menanami tanahnya dengan kurma, padahal tanah itu milik orang yang kedua. Rasulullah saw. memutuskan tanah itu menjadi hal pemiliknya, dan memerintahkan pemilik pohon kurma itu untuk memindahkan pohon kurmanya.  Rasulullah saw bersabda:

 

Maksudnya, orang yang menanam pohon di atas lahan milik orang lain tidak memiliki hak jika pemiliknya tidak mengijinkan.  Pemilik pohon wajib memindahkan pohonnya.

 

Kebijakan Pertanahan Era Khulafaur Rasyidin

Pada era Khulafaur Rasyidin, kebijakan pertanahan mengacu pada kebijakan Nabi saw. yang berhubungan dengan status tanah, kepemilikan, pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Di dalam riwayat dituturkan bahwa Abu Bakar ra. meng-himaa’ padang rumput untuk menggembalakan unta-unta zakat dan mempekerjakan maula beliau, Abu Salamah, untuk menjadi pengurusnya.  Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. meng-himaa’ padang rumput pada bagian yang tinggi, dan mempekerjakan Hunaiy, untuk menjadi penjaga dan pengaturnya (Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, Al-Amwaal, hlm. 85).

Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya, berkata: Seorang Arab Baduwi pernah mendatangi Khalifah Umar bin Khaththab ra. dan berkata:

 

Wahai Amirul Mukminin, negeri kami adalah negeri yang pada masa Jahiliyah. Kami berperang di atasnya. Kami masuk Islam di atasnya.  Lantas mengapa Anda meng-himaa’-nya? Khalifah Umar pun terketuk hingga membuat dia mendengus dan memelintir kumisnya (Umar, jika ada suatu urusan yang menyusahkan dirinya, memelintir kumisnya dan berdengus).  Tatkala, orang Arab itu menyaksikan reaksi Umar, ia pun menarik kembali hal itu.  ‘Umar pun berkata:

 

Khalifah Umar ra. juga membuat kebijakan berupa penyitaan atas tanah garapan yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih. Amru bin Syuaib ra. berkata: Rasulullah saw memberi lahan kepada sekelompok orang dari Muzaynah atau Juhainah.  Namun, mereka menelantarkan lahan tersebut.  Lalu datanglah suatu kaum menghidupkan tanah itu. ‘Umar ra. berkata, “Andai tanah itu merupakan pemberian dariku atau dari Abu Bakar, sungguh aku akan mengembalikan tanah itu. Namun, tanah itu pemberian dari Rasulullah saw.”

Abu ‘Ubaid di dalam Kitab Al-Amwaal mengeluarkan riwayat dari Bilal bin al-Harits al-Muzaniy: Rasulullah telah memberinya (Bilal bin Harits al-Muzaniy) sebuah lembah, seluruhnya.  Lalu perawi berkata: Pada masa ‘Umar. ‘Umar berkata kepada Bilal, “Sungguh Rasulullah saw. tidak memberi kamu tanah agar kamu bisa mencegah orang lain (untuk bisa memilikinya). Sungguh beliau memberi kamu tanah semata-mata agar kamu bisa garap.  Karena itu ambillah dari tanah itu sekadar yang sanggup kamu garap dan kembalikanlah sisanya.”

Abu Yusuf mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Kitab Al-Kharaaj dari Salim bin ‘Abdillah bahwa Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata di atas mimbar:

 

Atas dasar itulah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra memberikan sejumlah harta dari Baitul Mal kepada para petani di Irak. Tujuannya, untuk membantu mereka dalam menggarap tanah mereka dan menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa meminta mereka untuk mengembalikannya.  Hal itu tidak diingkari seorang dari Sahabat pun, padahal termasuk perkara yang boleh diingkari.  Dengan demikian, hal itu termasuk Ijmak Sahabat (Muqaddimah al-Dustuur, 2/66).

WalLâhu a’lam bi ash-shawab. [Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy]

 

Catatan Kaki:

1        Maksudnya, tambang garam tersebut memiliki deposit yang sangat melimpah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, laksana air yang mengalir.

2        Imam Nawawiy di dalam Kitab Syarah Shahih Muslim menyatakan, “Jika suatu jalan berada di antara tanah milik suatu kaum yang ingin menghidupkan tanah tersebut, jika mereka bersepakat pada ukuran tertentu untuk akses jalan, maka ukuran itulah yang dipakai.  Adapun jika mereka berselisih pendapat dalam hal ukurannya, maka ukurannya ditetapkan 7 dzira’.   Inilah yang dimaksud hadits ini”.