Sebagian Hukum Lafal Umum

Lafal umum tetap berlaku pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Lafal umum dengan latar belakang sebab tertentu tetap berlaku secara umum dan tidak dikhususkan dengan sebabnya saja. Hanya saja, keumuman lafal atau redaksi umum pada kekhususan sebab atau jawaban pertanyaan itu berlaku umum pada topik sebab atau pertanyaan itu saja dan tidak mencakup segala hal. Ini adalah beberapa hukum lafal atau redaksi umum yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setidaknya masih ada beberapa hukum terkait lafal atau redaksi umum yang perlu dijelaskan. Di antaranya:

1. Isim naakirah dalam konteks penafian.

Di antara redaksi umum adalah penggunaan isim naakirah dalam konteks penafian. Namun, penafiannya bagaimana? Apakah menafikan hakikat perkara secara total atau tidak secara total?

Jika ditelaah secara mendalam nas-nas yang di dalamnya dinyatakan isim naakirah dalam konteks penafian, maka dapat dipahami bahwa ada kalanya penafiannya itu terhadap asal atau pokoknya, yakni penafiannya terhadap hakikat perkara itu secara total. Ada kalanya penafiannya terhadap kesempurnaan perkara itu, sementara asal atau pokoknya, yakni zat atau substansi perkara itu sendiri, masih tetap ada.

Contoh penafian terhadap asal atau pokoknya adalah firman Allah SWT:

Di sini lafal laghw[an] dan kidzdzâb[an] dinyatakan dalam bentuk naakirah dalam kontek penafian. Penafiannya di sini adalah secara total, yakni asalnya.

Contoh lainnya adalah sabda Nabi saw.:

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Burdah, dari Abu Musa. Imam at-Tirmidzi juga menyatakan, dalam bab ini juga dari jalur Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan ‘Imran bin Hushain. Dalam hadis ini lafal nikaaha dalam bentuk naakirah dalam konteks penafian. Ini bermakna umum. Yang dinafikan adalah asal atau pokoknya, yakni secara total. Maknanya, tidak ada akad pernikahan tanpa adanya wali. Karena itu akad pernikahan tanpa wali adalah batil.

Contoh lainnya, Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi saw. pernah menyuruh dirinya agar menyerukan kepada orang-orang:

Redaksi lainnya:

Lafal shalâta dalam bentuk naakirah adalah dalam konteks penafian. Penafian di sini adalah terhadap asal atau pokoknya, yakni secara total. Karena itu shalat tanpa membaca surat al-Fatihah adalah batil.

Ada kalanya naakirah dalam konteks penafian itu menunjukkan penafian kesempurnaan perkara; sementara hakikat, asal atau pokok perkara itu tetap masih ada. Contohnya adalah firman Allah SWT:

Lafal “lâ aymâna (tidak ada janji). Ini bukan penafian asal atau pokoknya, melainkan penafian kesempurnaan. Hal itu diindikasikan oleh awal ayat itu yang menetapkan perjanjian yang mereka buat, lalu dinafikan dengan lafal itu. Di ayat berikutnya ditetapkan lagi eksistensi janji itu. Jadi maknanya, bukan tidak ada janji pada mereka, melainkan janji-janji yang mereka buat, mereka rusak atau langgar, sehingga seolah tidak ada janji. Jadi makna lâ aymâna adalah tidak ada janji yang dapat dipegangi.

Contoh lainnya, Anas bin Malik ra. menuturkan, Nabi saw. bersabda:

Imam al-Baghawi (w. 516 H) di dalam Syarhu as-Sunnah menilai hadis ini hasan. Dhiya’uddin al-Maqdisi (w. 643 H) di dalam Al-Ahâdîtsu al-Mukhtârah menilai sanad-nya shahih.

Makna hadis ini bukan penafian hakikat iman dan agama, melainkan penafian kesempurnaannya. Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) di dalam At-Tamhîd menyatakan, “Di antara yang diinginkan dengan itu adalah keutamaan dan kesempurnaan.”

Al-Khaththabi (w. 388 H) di dalam Ma’âlim as-Sunan menyatakan, “Semua ini dalam makna peringatan atau penafian keutamaan dan kesempurnaan tanpa penafian hakikat dalam hilang dan batalnya iman.”.

Imam ath-Thahawi (w. 321 H) di dalam Syarhu Musykal al-Atsâr menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi saw. bukan bahwa orang yang tidak amanah itu telah keluar dari iman dan masuk dalam sebaliknya (kafir). Namun, dia ada dalam iman tanpa iman yang ada pada orang yang Amanah. Demikian juga tidak ada agama pada dirinya seperti agama yang ada bersama orang yang memenuhi perjanjian.

Jadi naakirah dalam konteks penafian itu memberikan makna penafian secara umum, yakni penafian asal, hakikat atau pokok sesuatu. Ini merupakan ketentuan asal. Namun, jika ada qariinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dinafikan bukanlah hakikat atau asalnya, maka yang dinafikan adalah kesempurnaan, keutamaan perkara atau sesuatu itu.

Cakupan Keumuman al-Ma’thuf ‘alayh Terhadap al-Ma’thuf

Al-Ma’thûf (sesuatu yang di-‘athaf-kan) tidak masuk dalam cakupan keumuman al-ma’thûf ‘alayh (yang di-athaf-i) kecuali dengan adanya qariinah atau indikasi yang menunjukan hal itu. Artinya, ketentuan asalnya, keumuman al-ma’thûf ‘alayh tidak mencakupi al-ma’thûf. Al-Ma’thûf akan masuk dalam cakupan keumuman al-ma’thûf ‘alayh jika ada qariinah yang menunjukkan hal itu.

Allah SWT berfirman:

Di sini lafal “wa bu’ûlatuhunna” di-‘athaf-kan menggunakan wawu ‘athaf pada “wa al-muthallaqâtu”. Keduanya menggunakan redaksi umum, yakni berupa isim jamak yang ma’rifat dengan alif dan lam. Lafal “wa al-muthallaqâtu yatarabbashna bi anfusihinna tsalâtsata qurû`” bersifat umum mencakup semua wanita yang ditalak dalam talak raj’i maupun talak ba’in, baik ba’in shughrâ atau ba’in kubrâ. Adapun penggalan kedua “wa bu’ûlatuhunna ahaqqun biraddihinna fî dzâlika” bersifat umum pada talak raj’i saja sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat lain. Jadi di sini al-ma’thûf, yakni “wa bu’ûlatuhunna” tidak masuk dalam cakupan keumuman al-ma’thûf ‘alayh, yakni “wa al-muthallaqâtu”.

Hanya saja, jika lafal yang di-’athaf-kan (al-ma’thûf) itu tidak dapat berdiri sendiri (independen), kecuali dengan dimasukkan dalam cakupan lafal sebelumnya (al-ma’thûf ‘alayh), maka pada kondisi ini al-ma’thûf itu tercakup dalam hukum al-ma’thûf ‘alayh. Contohnya firman Allah SWT: